Skip to content

Paripurna Pengesahan 15 Ranperda Dinilai Salahi Tatib

07/03/2012

Sidang paripurna DPRD Sarolangun pengesahan 15 Ranperda disoal bahkan ditengarai cacat hukum. Pasalnya paripurna tersebut kuat dugaan melanggar Tatib DPRD Sarolangun No 6 Tahun 2010 dan PP No 16 Tahun 2010.

Hal ini mencuat saat pimpinan sidang DPRD Sarolangun, Hj Hariatia Ambiar menanyakan kepada sejumlah fraksi-fraksi untuk menunjuk juru bicaranya menyampaikan pandangan akhir fraksi. Saat ini Susi Apriyanti SP, Ketua DPRD Sarolangun non aktif yang hadir dalam sidang paripurna DPRD dan sebagai juru bicara dari Fraksi PAN menyampaikan bahwa dari fraksi PAN tidak akan menyampaikan pandangan akhir.

Susi beralasan, dalam peraturan yang berlaku, untuk pengesahan Perda atau Paripurna kedua yakni pengambilan keputusan, tidak ada pemandangan akhir, tetapi penyampaian dari ketua Komisi atau Ketua Pansus. “Maka dari itu fraksi PAN tidak akan menyampaikan kata akhirnya,” katanya.
Setelah penjelasan disampaikan Susi, muncul interupsi dari beberapa anggota DPRD yang hadir, Tantowi Jauhari dari Fraksi Amanat Nasional, mengajukan kepada pimpinan sidang menskor rapat paripurna tersebut. Sementara itu interupsi dari Evi Suherman meminta agar rapat paripurna dilanjutkan.

Akhirnya pimpinan sidang meminta kesepakatan kuorum. Kuorum sepakat rapat paripurna tetap dilanjutkan walaupun agak melenceng dari tata tertib PP. Tantowi Jauhari, yang didampingi Almusayyat mengesahkan bahwa Paripurna DPRD Sarolangun atas 15 raperda dianggap sah. Pasalnya hal tersebut disepakati berdasarkan keputusan bersama untuk melanjutkan sidan.

Namun demikian Tantowi mengakui bahwa pada dasarnya paripurna harus mengacu pada PP dan tata tertib, hanya saja untuk Paripurna pengesahan perda dapat dilanjutkan dengan berdasarkan suara terbanyak. “ Mekanisme boleh berdasarkan kesepakatan, asalkan sejalan dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, karena pada akhirnya akan dilemparkan kembali pada qorum untuk menyepakatinya,” terangnya.

Terkait hal ini, Pengamat Ilmu Tata Negara, Dasril Radjab SH MA, saat di hubungi mengatakan Rapat Paripurna yangdi gelar merupakan gaya lama yang masih berpedoman pada peraturan pemerinyah (PP) nomor 34 tahun 2005, jika masih berpedoman dengan yang lama, maka tatib itu cacat. “Seharusnya rapat Paripurna yang di gelar harus mengacu kepada PP no 16 tahun 2010 untuk mengambil keputusan,” katanya.

Untuk diketahui, Susi Apriyanti SP, Ketua DPRD Sarolangun non aktif menghadiri sidang paripurna pertama pada tahun2012 sebagai anggota. Susi Apriyanti yang hadir saat sidang. Paripurna pengesahan 15 ranperda akan di mulai, M Fadlan Arafiqi yang kebetulan tidak hadir pada paripurna.

Ada pun rapat paripurna yang digelar yaitu untuk mensyahkan 15 Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) untuk di jadikan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sarolangun tahun 2012.

Adapun ke 15 Ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang pokok pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang penanggulangan bencana dan kesbangpol, Ranperda tentang PDAM, Ranperda tentang masterplan kota terpadu mandiri, Ranperda tentang pembentukan dan pemekaran Desa, Ranperda tentang pajak walet, Ranperdat entang pajak penerangan jalan, Ranperda tentang pajak parkir, Ranperda retribusi kebersihan, Ranperda tentang pengelolaan zakat, infak dan sadaqah, Ranperda tentang pembatalan perda oleh pusat, Ranperda tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosnakertrans, Ranperda tentang pembatalan Perdan no 4 tahun 2008, Ranperda tentang struktur Organisasi PDAM Sarko Batuah.

Sumber : Harian Pagi Sarolangun Ekspres

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: