Skip to content

Tolak Perusahaan Hutan Industri di Jambi

08/01/2012

Sebanyak 13 desa di empat kecamatan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Jambi, meminta kepada pemerintah kedua kabupaten itu untuk menghentikan pemberian perizinan yang diajukan PT Hijau Arta Nusa (HAN)–perusahaan ini bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI). Sebab, kawasan 32.680 hektare yang diinginkan perusahaan itu merupakan areal perkebunan karet milik warga setempat.

Desa-desa yang sudah mengajukan penolakan tersebut meliputi Desa Nalobaru, Nalogedang, dan Desa Danau di Kecamatan Nalotantan. Kemudian Desa Pulauaro, Medanbaru, Sekatuk, dan Kapuk di Kecamatan Tabirulu. Termasuk pula warga Desa Muaralange, Tanjungberingin, di Kecamatan Tabirarat, serta Desa Seling, Kotorayo, dan Kandang di Kecamatan Tabir.

“Secara resmi, desa-desa ini sudah menyampaikan surat penolakan kepada Bupati Merangin untuk menghentikan proses perizinan HTI di kabupaten tersebut,” kata Nelly Akbar, legal officer Warsi, organisasi pegiat lingkungan di Jambi, Minggu, 18 Desember 2011.

Menurut Nelly, banyak alasan yang menyebabkan masyarakat menolak kehadiran HTI, antara lain karena areal yang diusulkan, khususnya di Kabupaten Merangin Blok I yaitu di kecamatan Tabir, Tabirulu, dan Tabirbarat, sudah terdapat perkebunan rakyat yang ditanami pohon karet.
“Kalau ini dijadikan sebagai areal konsesi PT HAN, maka akan terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Apalagi, berdasarkan dokumen AMDAL, tidak ada ganti rugi terhadap perkebunan masyarakat yang berada di dalam konsesi tersebut,” ujarnya.

Pada kawasan Blok II, yaitu di Kecamatan Tabirulu, Tabirbarat, Nalotantan, dan Renahpembarap, selain terdapat perkebunan rakyat, juga wilayah tersebut merupakan tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba atau suku Anak Dalam. Berdasarkan hasil survei Warsi, sedikitnya ditemukan ada delapan kelompok Orang Rimba yang hidup di wilayah ini. Mereka antara lain kelompok Ali Kades, Karim, Bujang Kuat, Bujang Keriting, dan Bujang Kabut. “Kalau areal ini dijadikan areal konsesi PT HAN, maka Orang Rimba akan kehilangan tempat hidupnya,” kata Nelly.

Jika izin ini nanti tetap diteruskan pemerintah, selain akan memperpanjang konflik lahan di Jambi, secara ekologis juga akan mengundang bencana ekologis. Mengingat lokasi HAN direncanakan di Blok II, tepatnya di Sungaimangkilam, secara topografi sangat curam dengan vegetasi kayu berdiameter besar.

“Jika dijadikan HTI, maka akan dilakukan land clearing, dan kayu-katu ini tentu akan ditebang untuk kemudian diganti dengan tanaman sengon sesuai rencana HAN. Ini harus dicegah. Karena jika diteruskan, maka bisa dibayangkan dampaknya bagi ekologi, apalagi kawasan ini berada di wilayah hulu,” ujar Nelly.

Tak jauh beda dengan kawasan areal Blok III yang berada di Kabupaten Sarolangun, yaitu di Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Limun, hampir seluruh arealnya bertopografi sangat curam dengan ekosistem yang relatif baik. “Jika ini dijadikan sebagai areal konsesi PT HAN, maka akan sangat berdampak secara ekologi, karena merupakan wilayah tangkapan air hulu sejumlah sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari,” katanya.

sumber: tempo.co

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: