Skip to content

43 Ruko Walet di Sarolangun tak Kantongi Izin

10/12/2011

Sedikitnya 43 ruko yang ada di Kabupaten Sarolangun dialihfungsikan menjadi ruko walet dan diduga tidak mengantongi izin resmi untuk usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sesuai peraturan yang berlaku. Ketiadaan izin ini berdampak pada minimnya penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun. Bahkan terkesan pemerintah daerah tidak tegas dalam menegakkan aturan peraturan daerah (Perda).

Berdasarkan hasil investigasi Sarolangun Ekspres di lapangan,  ruko walet paling banyak berada di Kecamatan Sarolangun sebanyak 26 titik dan sisanya berada di Kecamatan Singkut sejumlah 17 titik. Ironisnya lagi, bangunan ruko yang dialihfungsikan menjadi sarang walet kebanyakan berdiri tegak di pinggir jalan, di dekat daerah pemukiman padat penduduk bahkan ada bangunan ruko walet yang dibangun tidak jauh dari tempat ibadah.

Parahnya lagi, warga maupun RT setempat acapkali tidak dimintai izin maupun persetujuan bakal dibangunnya ruko walet. “Kami tidak pernah dimintai izin ataupun tanda tangan untuk pembangunan sarang walet. Setahu saya untuk mendirikan sarang burung walet harus ada persetujuan dari warga yang berada di kiri dan kanan rumah dan RT. Tapi saya tidak pernah dimintai menandatangani izin persetujuan,”ujar Ketua RT 01 Taufiq, didampingi tokoh pemuda Soleh seperti yang dilansir Sarolangun Eksres pada edisi kemarin.
Kepala BLHD Sarolangun Drs H A Haris Hum ketika dikonfirmasi menyatakan, hingga saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sarolangun tidak ada menerbitkan izin serta sampai sekarang belum ada yang mengurus rekomendasi HO (izin gangguan, red) maupun memproses SPPL.

“Soal ijin HO, IMB, IPB, SITU dikeluaran dan bayar di BPPTSP berdasarkan Perda,” tulis Haris via pesan singkat.

Secara terpisah, Kabid Perizinan Distaksiman Sarolangun Sapuan saat dikonfirmasi harian ini enggan memberikan jawaban terkait berdirinya puluhan ruko sarang walet tanpa izin usaha walet.

Menanggapi hal ini, Koordinator LSM Koalisi Pemantau Pembangunan Jambi (KPPJ) Arif mengharapkan supaya pemerintah daerah cepat mengambil tindakan serta melakukan penertiban dan pendataan terhadap bangunan ruko walet yang diduga tidak mengantongi izin resmi tersebut.

Ia juga menyarankan agar dinas dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk turun langsung dan meninjau ulang izin ruko yang dialihfungsikan itu.

“Efeknya ke PAD Sarolangun dari sektor ini jadi tidak bertambah serta masyarakat juga terganggu baik dari suara musik burung walet maupun kesehatan masyarakat juga tidak terjamin,”urainya ketika ditemui Sarolangun Ekspres.

Sementara itu, Wabup Drs H Pahrulrozi Msi saat dimintai komentarnya menyatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.(se19)

Sumber : Harian Pagi Sarolangun Ekspres, 7 Desember 2011

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: