Skip to content

Pemekaran Kecamatan Rawan Konflik Tapal Batas

01/12/2011

Rencana Pemerintah Kabupaten Sarolangun memekarkan delapan desa baru, di empat kecamatan, masih harus tertunda. Sebab, pembahasan Ranperda terkait hal ini masih butuh kajian panjang, karena dinilai rawan konflik tapal batas. Desa yang akan dimekarkan itu yaitu dua desa di Kecamatan Mandiangin, empat desa di Kecamatan Limun, satu desa di Kecamatan Bhatin VIII dan satu desa di Kecamatan Sarolangun.

Aang Purnama, Ketua Komisi I DPRD Sarolangun, kemarin (30/11), mengatakan, pihaknya tidak bisa menargetkan batas waktu pengesahan raperda pemekaran delapan desa tersebut. Dari data-data penunjang ranperda masih belum lengkap, terutama masalah tapal batas desa. Sehingga jika disahkan dengan terburu-buru bisa menyebabkan konflik tapal batas. “Makanya kita tidak mematok target tahun 2011 ini sudah disahkan, semua aspek harus jadi pertimbangan matang dulu, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Dia mencontohkan, ada sebagian dari berkas pelengkap Ranperda, masalah tapal batas desa belum ditandatangani kepala desa induk, dengan demikian jika langsung diketok palu untuk disahkan di paripurna bisa menimbulkan konflik. “Hal seperti itu, tidak kita inginkan terjadi,” ujarnya.Maka dari itu, menurut Aang, pihaknya, selaku komisi terkait, akan mempelajari lebih dalam data penunjang ranperda pemekaran desa, kemudikan akan melakukan kroscek ke bawah, sehingga semuanya jelas. “Jika nanti hasil kroscek ke bawah dipastikan tidak menimbulkan masalah, baru kita akan ajukan untuk diparipurnakan di dewan,” sebutnya.

Terkait ini, Kabag Hukum Setda Sarolangun, Helmi, ketika dikonfirmasi, mengakui jika bahan yang diajukan oleh SKPD terkait pemekaran desa tersebut masih butuh kroscek lebih jauh. “Kita memahami alasan dewan, maka dari itu kami juga akan koordinasi dengan BPMPD untuk memperjelas semuanya,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, tidak terlalu mempermasalahkan jika pemekaran desa tersebut belum rampung tahun 2011 ini. Sebab, kajian terhadap konflik tapal batas memang perlu didalami. “Kita juga tidak ingin terjadi koflik tapal batas yang mebuat pekerjaan lebih rumit setelah pemekaran, maka dari itu kita terpasa di pending, maka kita juga tidak jadi persoalan, toh masih bisa dilanjutkan tahun 2012 nanti,” paparnya.

Sumber: http://jambi-independent.co.id

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: